Fakta Terkait Proyek REDD+ oleh Komunitas Ka’apor di Wilayah Alto Turiaçú, Brasil

1. Asosiasi Ka’apor Ta Hury, yang mewakili 95% komunitas Ka’apor, memulai proses Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) bersama Wildlife Works.

Pada Februari 2023, Asosiasi Ka’apor Ta Hury, yang merepresentasikan 24 dari total 27 desa di wilayah adat Ka’apor, menghubungi Wildlife Works untuk menjajaki peluang menjalankan proyek REDD+ di wilayah mereka.

Di bawah arahan Komunitas Ka’apor, Wildlife Works memfasilitasi proses PADIATAPA yang selaras dengan kerangka kerja implementasi PADIATAPA kami, serta dilakukan sesuai ekspektasi dan persetujuan dari Asosiasi Ta Hury, sebagaimana tercantum dalam surat klarifikasi dan pernyataan video mereka.

"Dengan ini kami menegaskan bahwa, didukung oleh 24 kepala desa dan anggota Asosiasi Ka'apor Ta Hury, Asosiasi Kaky, dan Asosiasi Ka'até, kami memberikan wewenang dan memantau seluruh proses yang dilakukan secara transparan dan sah dalam negosiasi yang telah berlangsung selama satu tahun dengan perusahaan Wildlife Works. Kami juga ingin menegaskan bahwa inisiatif proyek kredit karbon ini berasal dari masyarakat Ka’apor sendiri.”

2. Total 24 pelatihan terkait PADIATAPA telah dilaksanakan di 24 desa hingga saat ini.

Sebelumnya, para pemimpin komunitas Ka’apor melakukan mobilisasi internal dengan mengunjungi desa-desa untuk menjelaskan inisiatif ini kepada masyarakat. Setelah proses tersebut, sebuah musyawarah besar diselenggarakan pada Agustus 2023 di wilayah adat Ka’apor untuk membahas dan menyetujui draf awal rencana konsultasi sekaligus memulai proses PADIATAPA.  Tercatat 160 orang hadir, termasuk perwakilan lokal dari FUNAI (Fundação Nacional dos Povos Indígenas). Ini merupakan lembaga pemerintah Brasil yang bertugas memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati serta budaya dan pengetahuan tradisional mereka dijaga.

Selama periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024, Wildlife Works bersama para pemimpin lokal, penerjemah, dan penasihat hukum masyarakat mengadakan 24 sesi pelatihan di 24 desa. Kegiatan ini diikuti oleh 607 orang, mewakili 67% penduduk wilayah tersebut yang berusia di atas 16 tahun.

Usulan proyek ini mendapat dukungan penuh dari 24 desa, termasuk masyarakat Timbira dan Awá, yang secara kolektif mewakili 95% populasi lokal. Asosiasi Ka’apor Ta Hury juga telah menyampaikan dan menyebarluaskan dukungan mereka atas proyek ini melalui saluran komunikasi komunitas mereka termasuk akun Instagram dan situs web resmi mereka.

3. Penolakan terhadap proyek ini berasal dari satu kelompok kecil yang dipimpin oleh pihak luar non-Adat dan hanya melibatkan beberapa keluarga.

Kelompok tersebut dikenal sebagai Ka’apor TUXA TA PAME (Dewan Pengelola), yang mewakili hanya 3 dari total 27 desa Ka’apor, sekitar 5% dari populasi. Dewan ini dipimpin oleh José Maria Mendes de Andrade, atau Zezinho, seorang non-Adat yang diketahui menerima pendanaan dari sejumlah organisasi yang secara terbuka menolak keberadaan pasar karbon.

Sebagaimana tercantum dalam surat klarifikasi dari Asosiasi Ta Hury tertanggal 5 Mei 2025 (yang pertama kali dirilis pada 5 Agustus 2024), disebutkan bahwa, “Desa-desa yang diwakili oleh ‘Dewan Pengelola’ (Tuxa Ta Pame) terdiri dari tiga desa kecil yang hanya dihuni oleh beberapa keluarga yang memilih membentuk kelompok keluarga tersendiri karena adanya perbedaan pendapat di desa-desa lain tempat mayoritas masyarakat Ka’apor tinggal. Mereka bukan representasi dari seluruh masyarakat Ka’apor. Pada kenyataannya, Dewan ini hanya mewakili segelintir keluarga saja. Penting untuk dicatat bahwa sejak awal diskusi terkait proyek REDD+, mereka telah diundang untuk terlibat dalam proses, namun memilih untuk tidak berpartisipasi. Kami menghormati keputusan mereka dan berharap mereka juga menghormati keputusan 24 kepala desa serta Kepala Umum wilayah Adat Alto Turiaçú.”

Dalam berbagai kesempatan, masyarakat Ka’apor telah menyampaikan kepada pihak berwenang, media, dan pemangku kepentingan lainnya berbagai bukti yang menunjukkan kuatnya dukungan terhadap proyek ini di wilayah mereka, sekaligus mempertegas peran sentral Ka’apor dalam seluruh proses ini. Mereka telah mengeluarkan pernyataan publik, membuat video, hingga mengajukan petisi ke pengadilan untuk membela hak mereka dalam memimpin proyek sendiri serta melindungi wilayah adat dan cara hidup mereka.

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Iracadju Ka’apor dari Wilayah Adat Alto Turiaçú, persoalan ini merupakan urusan internal masyarakat Ka’apor. Ia mengimbau kerabatnya yang tergabung dalam Dewan Pengelola TUXA TA PAME untuk berdialog langsung dengan Asosiasi Ta Hury.

4. Informasi yang keliru saat ini tengah diperkuat oleh sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menolak keberadaan pasar karbon.

Wildlife Works baru-baru ini mengetahui adanya petisi yang diinisiasi oleh Rainforest Rescue, sebuah LSM berbasis di Jerman, yang secara tidak akurat mengklaim bahwa Dewan Pengelola TUXA TA PAME mewakili masyarakat Ka’apor dan bahwa masyarakat Ka’apor menolak proyek REDD+, disertai dengan sejumlah informasi tidak benar lainnya. Seperti telah dijelaskan di atas, klaim tersebut tidak berdasar.

Keterlibatan kami di wilayah ini dilakukan semata-mata atas permintaan Asosiasi Ta Hury, organisasi yang mewakili mayoritas masyarakat Ka’apor. Kami memfasilitasi sejumlah pelatihan konsultatif untuk mengeksplorasi kemungkinan pengembangan proyek di masa depan dan ini selalu mengikuti arahan serta aspirasi yang disampaikan secara jelas oleh Asosiasi Ta Hury dan komunitasnya.

Narasai yang dibangun dalam petisi tersebut tidak sesuai dengan kenyataan dan justru merusak suara sah serta peran kepemimpinan mayoritas masyarakat Ka’apor. Hal ini juga berisiko memperdalam ketegangan internal di dalam komunitas mereka, dan pada akhirnya dapat menghambat akses masyarakat terhadap pembiayaan iklim yang sangat dibutuhkan, yang selama ini menjadi salah satu upaya utama Ka’apor untuk menangani kebakaran hutan, mempertahankan wilayah adat mereka, dan melindungi kehidupan dari ancaman perambahan ilegal.

Wildlife Works tetap berkomitmen pada prinsip transparansi, menjunjung hak masyarakat adat dalam menentukan masa depan mereka sendiri, serta mendukung masyarakat Ka’apor dalam menjalankan solusi yang mereka rancang untuk menjaga hutan dan masa depan mereka.

Kami berdiri bersama masyarakat Ka’apor dalam seruan mereka agar Rainforest Rescue segera meluruskan informasi keliru yang disebarkan dalam petisinya, dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada komunitas tanpa penundaan.

Wildlife Works akan tetap menghormati kepemimpinan yang sah dari masyarakat Ka’apor, dan hanya akan melanjutkan proses atas arahan serta persetujuan mereka. Untuk saat ini, kami menghentikan sementara proses PADIATAPA hingga menerima arahan lebih lanjut dari Asosiasi Ka’apor Ta Hury secara kolektif.